blue carbon economic blue green green carbon nek Pemprov Lampung Provinsi

Lampung Tingkatkan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Pemanfaatan Karbon Hutan dan Mangrove

bila salsabila2 minggu ago

9 2 minutes read

Pemerintah Provinsi Lampung tengah berupaya memajukan inisiatif ekonomi berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang berasal dari sektor kehutanan, mangrove, serta ekosistem pesisir. Dengan pendekatan yang inovatif dan terintegrasi, diharapkan langkah ini akan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Perkembangan Ekonomi Biru-Hijau di Lampung

Konsep ekonomi biru-hijau menjadi fokus utama dalam Rapat Tim Koordinasi Inisiatif Karbon Hutan Provinsi Lampung yang dilakukan di Ruang Sekretaris Daerah, Kantor Gubernur Lampung pada 16 September 2026. Rapat ini bertujuan untuk mendiskusikan langkah-langkah strategis dalam mendorong pemanfaatan karbon secara efektif.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo, menegaskan pentingnya agar pengembangan inisiatif karbon hutan tidak hanya berhenti pada pembentukan tim yang diatur melalui keputusan gubernur. Tim tersebut perlu bekerja dengan serius dan menghasilkan output yang bermanfaat bagi pemerintah daerah serta masyarakat setempat.

Tanggung Jawab Tim Inisiatif

Marindo menyatakan bahwa esensi dari tim yang dibentuk adalah untuk aktif dalam tugas-tugas mereka, bukan sekadar menjadi dokumen administratif. Mereka diharapkan dapat menghasilkan inisiatif yang nyata dan inovatif dalam pengembangan karbon, sehingga memberikan manfaat bagi Lampung.

Seluruh pelaksanaan program harus berlandaskan pada regulasi yang ada, termasuk peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang relevan. Pendekatan yang sistematis dan terencana sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pengembangan ini dapat berjalan dengan baik.

Inovasi dalam Pemanfaatan Karbon

Lebih lanjut, tim ini juga diharapkan untuk menghadirkan inisiatif dan inovasi yang dapat memberikan dampak positif bagi Lampung. Dalam diskusi ini, penting untuk mempertimbangkan cakupan inisiatif karbon yang tidak hanya terfokus pada ekosistem hutan, tetapi juga melibatkan potensi karbon yang terdapat pada kawasan mangrove dan ekosistem pesisir.

Konsep ekonomi biru-hijau ini mengintegrasikan pemanfaatan dan perlindungan ekosistem daratan serta lautan. Dengan demikian, diharapkan dapat mendorong kesejahteraan ekonomi tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan. Lampung dinilai memiliki potensi yang besar dalam pengembangan Nilai Ekonomi Karbon, terutama melalui sektor hutan, perhutanan sosial, mangrove, dan ekosistem pesisir.

Keterlibatan Berbagai Pihak

Pengembangan Lampung Economic Blue Green harus dilakukan dengan pendekatan yang terintegrasi, melibatkan berbagai pihak, serta memanfaatkan inovasi di bidang pembiayaan. Partisipasi masyarakat juga menjadi kunci untuk menciptakan dampak yang signifikan dari inisiatif ini.

Ketua Harian Tim Inisiatif Karbon Lampung, Anshori Djausal, menjelaskan bahwa perluasan cakupan inisiatif karbon diperlukan karena peluang ekonomi karbon dapat ditemukan tidak hanya di kawasan hutan, tetapi juga di daerah pesisir, mangrove, limbah pertanian, serta agroforestri.

Peluang di Berbagai Sektor

Adanya potensi ini menunjukkan bahwa pengembangan karbon di Lampung harus lebih luas dan mencakup berbagai aspek ekonomi. Anshori menekankan bahwa perluasan ini harus mencakup kawasan di dalam dan luar hutan, termasuk pesisir dan limbah pertanian.

Dalam roadmap yang dibahas, lanskap karbon di Lampung dikelompokkan ke dalam beberapa ekosistem. Green carbon mencakup hutan, kebun, agroforestri, dan biodiversitas, sementara blue carbon melibatkan mangrove, rawa, dan sungai. Selain itu, ada juga konsep silvofishery yang menggabungkan konservasi ekosistem dengan kegiatan budidaya seperti kepiting dan kerang, serta pengembangan pariwisata.

Partisipasi Stakeholder

Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ketua Harian Tim Inisiatif Karbon Provinsi Lampung, Anshori Djausal, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, serta perwakilan dari Bappeda Lampung dan undangan lainnya. Diskusi ini bertujuan untuk menghubungkan upaya perlindungan ekosistem dengan peluang ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, pemanfaatan nilai karbon diharapkan tidak hanya berorientasi pada aspek lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat Lampung. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di provinsi ini.