Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) baru saja merilis 470 layanan hukum baru yang dapat diakses secara digital melalui aplikasi PASTI. Inisiatif ini diluncurkan dalam rangka Festival Layanan Administrasi Hukum (AHU) Berdampak 2026 yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat. Dengan adanya layanan ini, masyarakat tidak perlu lagi melakukan perjalanan ke kantor Kemenkumham di Jakarta atau wilayah lainnya untuk mendapatkan layanan hukum yang mereka butuhkan.
Pengenalan Layanan Hukum Baru
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan bahwa aplikasi super PASTI kini menyediakan akses ke 470 layanan hukum yang telah ditingkatkan. Hal ini merupakan langkah maju dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan hukum tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah.
“Dengan adanya 470 layanan hukum di aplikasi ‘PASTI’, masyarakat kini dapat mendapatkan layanan yang dibutuhkan dengan lebih efisien,” jelas Supratman saat pembukaan festival pada Sabtu (29/8). Transformasi digital ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan aksesibilitas layanan hukum yang selama ini dianggap rumit dan memakan waktu.
Transformasi Digital dalam Pelayanan Hukum
Transformasi layanan hukum ini berfokus pada pengurangan hambatan yang dihadapi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Supratman menekankan pentingnya reformasi birokrasi untuk memastikan bahwa layanan hukum dapat diakses oleh semua kalangan.
“Birokrasi tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan. Kami ingin mendekatkan layanan kepada masyarakat,” tambahnya. Pernyataan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan pemerintahan yang responsif dan tidak membatasi jarak antara pelayan dan yang dilayani.
Festival Layanan AHU Berdampak 2026
Festival Layanan AHU Berdampak 2026 berlangsung hingga Senin (31/8) dan menjadi platform interaktif bagi masyarakat untuk berkomunikasi langsung dengan petugas layanan administrasi hukum. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkenalkan perubahan dari sistem pelayanan manual ke digital.
Supratman menyatakan bahwa festival ini merupakan langkah proaktif Kementerian Hukum dalam memastikan masyarakat memahami dan dapat memanfaatkan layanan yang ada dengan lebih mudah. “Kami berusaha untuk menjangkau masyarakat dan memastikan mereka mengetahui tentang layanan yang tersedia,” ujarnya.
Pentingnya Perubahan Pola Pikir Aparatur
Dalam era digital ini, perubahan pola pikir aparatur pemerintah menjadi krusial. Supratman menekankan bahwa transformasi layanan harus diiringi oleh perubahan cara berpikir para pegawai Kementerian Hukum. “Kami ingin agar mereka melihat peran mereka sebagai pelayan masyarakat,” imbuhnya.
Dengan demikian, diharapkan bahwa layanan yang diberikan tidak hanya berkualitas, tetapi juga ramah dan mudah diakses oleh masyarakat.
Beragam Layanan Hukum yang Tersedia
Festival ini juga menyajikan berbagai informasi dan konsultasi mengenai layanan hukum yang beragam, antara lain:
- Perseroan Perorangan
- Apostille dan Legalisasi
- Kenotariatan
- Fidusia
- Layanan Hukum Pidana
Selain itu, edukasi mengenai aspek-aspek penting dalam hukum pidana juga diberikan. Ini termasuk informasi tentang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), grasi, dan daktiloskopi, yang merupakan layanan krusial bagi masyarakat.
Interaksi Langsung dengan Masyarakat
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo, menegaskan bahwa festival ini bukan hanya sekadar pameran layanan, tetapi juga sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan permasalahan hukum yang mereka hadapi. “Kami menjadikan festival ini sebagai tempat interaksi langsung dengan masyarakat,” jelasnya.
Di festival ini, pengunjung dapat melihat berbagai layanan yang ditawarkan, berkonsultasi dengan petugas, serta memahami langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengakses layanan AHU sesuai dengan kebutuhan mereka.
Manfaat Layanan Hukum Digital
Dengan hadirnya 470 layanan hukum baru yang dapat diakses secara digital, masyarakat akan merasakan berbagai manfaat, antara lain:
- Akses lebih cepat dan mudah
- Pengurangan waktu dan biaya perjalanan
- Peningkatan transparansi dalam pelayanan
- Pendidikan hukum yang lebih baik bagi masyarakat
- Responsivitas yang tinggi terhadap kebutuhan hukum masyarakat
Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak hukum mereka dan mendorong mereka untuk menggunakan layanan yang tersedia secara optimal.
Kesimpulan
Dengan peluncuran 470 layanan hukum baru melalui aplikasi PASTI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkomitmen untuk memberikan akses yang lebih baik dan cepat bagi masyarakat. Inisiatif ini merupakan langkah penting dalam mendigitalisasi layanan publik, dan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hukum mereka.
Melalui festival ini, Kemenkumham menunjukkan bahwa mereka siap menjawab tantangan zaman dengan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pelayanan hukum di Indonesia akan semakin meningkat dan lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
➡️ Baca Juga: Rangkuman Lengkap HP Infinix Terbaru Maret 2026: Varian Mulai Rp999 Ribu hingga Rp6 Jutaan
➡️ Baca Juga: Pisahkan Jalur KRL dan Kereta Jarak Jauh untuk Menekan Kecelakaan, Kata Fitra
