Konektivitas Digital Sebagai Pondasi Kedaulatan dan Pertumbuhan Ekonomi Bangsa

bila salsabilaApril 9, 2026

11 3 minutes read

Di tengah gelombang transformasi digital yang berlangsung pesat, infrastruktur digital telah bertransformasi dari sekadar pelengkap dalam kehidupan sehari-hari menjadi fondasi yang fundamental, setara dengan kebutuhan akan jalan raya dan pasokan energi. Keberhasilan program digitalisasi nasional kini menjadi penentu bagi masa depan pembangunan bangsa. Jerry Siregar, Ketua Umum APJATEL, menegaskan bahwa kedaulatan digital adalah suatu keharusan untuk memajukan Indonesia. “Digitalisasi bukan pilihan; itu adalah keharusan yang harus kita hadapi. Jika kita gagal membangun infrastruktur yang kuat hari ini, kita tidak hanya akan tertinggal dalam hal teknologi, tetapi juga menghadapi ancaman serius terhadap masa depan ekonomi dan daya saing kita di kancah global,” ujarnya dengan tegas. Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, perjalanan menuju kedaulatan digital di Indonesia masih dipenuhi tantangan yang memerlukan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan.

Infrastruktur Digital Sebagai Landasan Pertumbuhan Inklusif

Dalam agenda Forum Group Discussion yang diadakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) pada 9 April 2026, diungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur digital, khususnya jaringan fiber optik, merupakan “nadi” baru bagi pertumbuhan ekonomi. Saat ini, penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 80,66%, namun tantangan yang sesungguhnya terletak pada kualitas serta pemerataan akses. Infrastruktur yang baik adalah kunci untuk meningkatkan berbagai sektor, mulai dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga pendidikan.

Dari perspektif UMKM, infrastruktur digital yang solid membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal, memungkinkan mereka bersaing di tingkat global. “Kami ingin agar para pelaku UMKM tidak lagi terhambat oleh jarak. Infrastruktur digital yang kuat akan menghilangkan batasan geografis, sehingga produk lokal dari daerah terpencil dapat langsung menembus pasar internasional secara real-time,” tegas Jerry Siregar.

Pendidikan dan Infrastruktur Digital

Selain itu, digitalisasi juga dapat mempercepat kemajuan pendidikan, membantu Indonesia meningkatkan peringkat kualitas pendidikan yang saat ini masih berada di posisi 9 dari 10 negara di kawasan Asia Tenggara. Transformasi pendidikan hanya dapat terlaksana jika setiap sekolah terhubung dengan internet berkecepatan tinggi. Jerry menekankan, “Keadilan sosial di era modern dimulai dari keadilan akses informasi. Menghubungkan sekolah dengan jaringan fiber optik bukan hanya soal teknologi, tetapi soal memberikan hak yang sama bagi setiap anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.”

Pada sektor layanan publik, infrastruktur digital berfungsi sebagai pendorong efisiensi birokrasi dan transparansi dalam pemerintahan. Merujuk pada target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintah menargetkan kecepatan internet mencapai 100 Mbps dan penetrasi fixed broadband rumah tangga mencapai 50% pada tahun 2029. Mulyadi, Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, menyatakan, “Pencapaian target RPJMN bukan hanya sekadar angka kecepatan internet. Ini adalah langkah strategis pemerintah untuk memastikan layanan publik lebih efisien, transparan, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.”

Realitas Kesenjangan dan Lonjakan Biaya

Meskipun target-target tersebut telah ditetapkan, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan. Pembangunan infrastruktur digital masih terpusat di kota-kota besar, sementara daerah terpencil sering kali terabaikan karena tingginya beban investasi. Jerry Siregar menyoroti masalah eksternal seperti ketegangan geopolitik, contohnya konflik di Iran, yang menyebabkan lonjakan harga material hingga 12%, termasuk komponen vital seperti fiber optik. “Kita tidak bisa mengabaikan bahwa biaya penggelaran infrastruktur digital semakin meningkat. Dengan kenaikan harga material yang mencapai 12% akibat tekanan eksternal dan kondisi geopolitik global, kolaborasi antara pemerintah dan industri menjadi sangat penting untuk menjaga kelangsungan pembangunan fiber optik di Indonesia,” ujarnya.

Selain faktor biaya, tantangan regulasi di tingkat daerah, kompleksitas perizinan, serta isu estetika kota akibat tumpukan kabel udara seringkali menjadi penghalang utama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur digital.

Strategi Menuju Kedaulatan Digital

Untuk mencapai kedaulatan digital yang sesungguhnya, diperlukan pergeseran paradigma dari sekadar membangun infrastruktur menuju pengelolaan yang berkelanjutan. Beberapa strategi kunci yang harus segera diimplementasikan antara lain:

Prinsip Modernisasi & Open Access: Mendorong terciptanya iklim industri yang sehat melalui prinsip akses terbuka yang transparan dan non-diskriminatif bagi seluruh operator.
Kolaborasi Holistik Pusat-Daerah: Menghilangkan fragmentasi kebijakan dengan memastikan pemerintah pusat dan daerah memiliki visi yang sama dalam menyederhanakan perizinan dan mempercepat implementasi infrastruktur di daerah.
Prioritas Estetika dan Keamanan: Pembangunan tidak boleh mengorbankan keindahan wilayah. Kontraktor yang mampu mengintegrasikan keamanan kabel dengan tata kota yang rapi harus mendapatkan prioritas.
APJATEL sebagai Jembatan: Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) memainkan peran kunci sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan realitas industri, memastikan setiap langkah pembangunan selaras dengan kebutuhan pasar dan keamanan nasional.

Kedaulatan digital bukan sekadar tentang angka kecepatan internet di atas kertas, tetapi lebih kepada bagaimana setiap lapisan masyarakat, dari pelaku UMKM di pelosok hingga pelajar di daerah terpencil, dapat merasakan manfaat nyata dari kemajuan teknologi. Dengan menjadikan infrastruktur digital sebagai prioritas utama pembangunan, kita dapat memastikan Indonesia tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi pemain utama dalam ekonomi digital global.