Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang berlangsung di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, telah memasuki fase penting dalam menentukan arah kepemimpinan organisasi ini untuk periode 2026-2031. Dalam forum tersebut, lima calon ketua umum PBNU masa khidmah 2026-2031 telah diusulkan berdasarkan aspirasi dari para peserta. Nama-nama ini akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Rais Aam PBNU terpilih sebelum dibahas lebih lanjut oleh Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk memahami proses dan kriteria yang dilalui oleh para calon tersebut.
Pengumuman Lima Calon Ketua Umum
Pimpinan Sidang Pleno V Muktamar, Prof Ganefri, dengan tegas menyampaikan lima nama kandidat yang muncul dalam sidang pada Senin dinihari, 31 Agustus. Nama-nama ini merupakan hasil dari pertimbangan dan aspirasi yang diusulkan oleh peserta muktamar.
Calon ketua umum PBNU yang terpilih adalah:
- KH Abdul Hakim Mahfudz
- KH Zulfa Mustofa
- KH Abdussalam Sochib
- KH Yahya Kholil Staquf
- KH Abdul Ghaffar Rozin
Proses Persetujuan Calon
Sebelum mengajukan nama-nama tersebut kepada Rais Aam terpilih, Prof Ganefri meminta persetujuan dari seluruh peserta muktamar. Dengan pertanyaan retoris, ia menegaskan, “Apakah kita bisa mengajukan kelima calon yang berdasarkan hasil aspirasi Muktamirin kepada Rais Aam untuk mendapatkan izin tertulis?”
Respons peserta sangat positif, dengan serentak menjawab “Bisa,” menunjukkan dukungan penuh terhadap nama-nama yang diusulkan.
Kriteria Pencalonan
Dalam penjelasannya, Ganefri mengungkapkan bahwa pemilihan nama-nama tersebut dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam proses pencalonan Ketua Umum PBNU. Menurutnya, beberapa nama lainnya tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat yang telah disepakati.
“Selain tidak memenuhi syarat, beberapa nama tersebut juga tidak sesuai dengan regulasi yang telah disepakati terkait jabatan politik,” tegasnya.
Ketentuan Calon Ketua Umum
Adanya KH Abdul Ghaffar Rozin dalam daftar calon tetap memungkinkan meskipun perolehan suara dari PWNU, PCNU, dan PCINU menempatkannya di posisi kedelapan. Hal ini terjadi karena ada kandidat lain yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 tentang kriteria calon Ketua Umum PBNU.
Ganefri menjelaskan bahwa terdapat lima syarat yang harus dipenuhi oleh calon ketua umum:
- Pernah menjabat sebagai fungsionaris pengurus harian PBNU
- Menjadi ketua badan otonom di tingkat PBNU
- Menjabat sebagai ketua lembaga di tingkat PBNU
- Tidak sedang menduduki jabatan politik
- Mematuhi ketentuan yang ada dalam AD/ART
Persyaratan Jabatan
Persyaratan kedua yang dijelaskan oleh Ganefri terkait dengan posisi politik calon. Sesuai dengan ketentuan AD/ART yang berlaku, calon ketua umum tidak diperkenankan untuk menduduki jabatan politik, yang mencakup berbagai posisi seperti pimpinan daerah, menteri, dan anggota DPR.
Kepatuhan terhadap regulasi ini menjadi salah satu faktor kunci dalam memastikan bahwa calon yang diusulkan memiliki integritas dan komitmen yang tinggi terhadap misi organisasi Nahdlatul Ulama.
Relevansi Calon dalam Konteks NU
Para calon yang diusulkan merupakan tokoh yang telah berpengalaman dalam organisasi dan memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai NU. Masing-masing dari mereka memiliki rekam jejak yang menunjukkan dedikasi terhadap pengembangan dan kemajuan masyarakat.
Dengan latar belakang yang kuat, mereka diharapkan dapat membawa PBNU ke arah yang lebih baik, menghadapi tantangan zaman yang kian kompleks. Dalam hal ini, dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Nahdliyin sangat penting agar proses pemilihan berjalan lancar dan hasilnya dapat diterima secara luas.
Proses Selanjutnya
Setelah mendapatkan persetujuan dari peserta muktamar, nama-nama calon ketua umum akan diajukan kepada Rais Aam untuk mendapatkan izin tertulis. Proses ini merupakan langkah penting dalam memastikan legitimasi calon-calon yang telah diusulkan.
Selanjutnya, AHWA akan membahas dan menentukan siapa yang akan dipilih sebagai ketua umum PBNU periode 2026-2031. Ini menjadi momen krusial dalam menentukan arah dan kebijakan organisasi ke depan.
Peran AHWA dalam Proses Pemilihan
Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan siapa yang layak memimpin PBNU. Dalam konteks ini, mereka akan mendalami visi dan misi masing-masing calon, serta melakukan evaluasi terhadap rekam jejak mereka.
AHWA diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang objektif dan berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan serta kepentingan organisasi. Proses ini akan menjadi tolok ukur bagi PBNU untuk melanjutkan perannya dalam masyarakat.
Kesimpulan
Proses pemilihan calon ketua umum PBNU untuk masa khidmah 2026-2031 telah memasuki tahap penting dengan diusulkannya lima nama oleh peserta muktamar. Dengan dukungan dari seluruh elemen NU, diharapkan pemilihan ini akan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa organisasi ke arah yang lebih baik, sekaligus menjaga nilai-nilai luhur Nahdlatul Ulama. Melalui proses yang transparan dan akuntabel, PBNU siap menghadapi tantangan di masa depan dengan penuh keyakinan.
➡️ Baca Juga: Diskusi Desain Paha Chie yang Lebih Tebal di Game oleh Developer Persona 4 Revival
➡️ Baca Juga: Penataan Kawasan Kebon Kacang Setelah Penertiban Bangunan Liar
