Berita komdigi KPAI Literasi Digital media sosial Meutya Hafid perlindungan anak PP TUNAS Prabowo Subianto

Menetapkan Batas Usia 16 Tahun Untuk Medsos: Langkah Pemerintah Lindungi Anak dari Bahaya Digital

bila salsabila2 hari ago

1 2 minutes read

Pada tanggal 7 Maret 2026, Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) secara resmi merilis Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026. Peraturan ini adalah implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, yang dikenal sebagai PP Tunas. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk membatasi akses anak-anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial, sebagai bentuk bantuan pemerintah kepada orang tua dalam menghadapi gelombang informasi digital yang begitu besar.

Peraturan PP Tunas ini muncul berdasarkan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang berkeinginan untuk menyediakan lingkungan digital yang aman dan sehat bagi anak-anak Indonesia. Presiden Prabowo telah memberikan penekanan terhadap kebijakan ini di Istana Negara, Jakarta, pada tanggal 28 Maret 2025, mempertegas komitmen pemerintah untuk melindungi anak-anak di ruang digital.

“Kebijakan Tunas hari ini adalah bentuk nyata dari komitmen kita untuk melindungi anak-anak dari ancaman dan risiko digital, sekaligus memastikan mereka mendapatkan manfaat maksimal dari perkembangan teknologi,” ungkap Prabowo.

Menteri Komunikasi Digital, Meutya Hafid, memperkenalkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 dan menegaskan bahwa aturan turunan ini bertujuan untuk menghentikan akses anak-anak di bawah usia 16 tahun ke platform digital dengan risiko tinggi. “Ini mencakup media sosial dan layanan jejaring,” kata Meutya saat peluncuran Permenkomdigi.

Kebijakan ini didasarkan pada penilaian bahwa platform digital berisiko tinggi dapat memberikan ancaman serius terhadap perkembangan anak, seperti paparan konten negatif, bullying online, penipuan online, dan kecanduan konten digital. Pelarangan akses akun untuk anak di bawah usia 16 tahun akan mulai diterapkan pada 28 Maret 2026. Akun yang diidentifikasi sebagai milik pengguna di bawah usia 16 tahun akan dinonaktifkan secara bertahap di berbagai platform, termasuk YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigolive, dan Roblox. “Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform mematuhi kewajibannya,” jelas Meutya.

Menurut Meutya Hafid, kebijakan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada orang tua yang berjuang untuk menyaring konten negatif di dunia digital untuk anak-anak mereka. “Pemerintah berada di sini untuk memastikan bahwa orang tua tidak lagi berjuang sendirian melawan monster algoritma,” katanya.

Dia mengakui bahwa implementasi aturan ketat ini mungkin akan menimbulkan ketidaknyamanan pada awalnya, terutama bagi anak-anak yang terkena dampak dan orang tua yang harus berurusan dengan keluhan anak. Namun, Meutya yakin, “ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah krisis digital.” Pemerintah optimis bahwa kebijakan ini akan membantu mengembalikan kedaulatan masa depan anak-anak Indonesia.

Pand