Dalam beberapa tahun terakhir, sektor perunggasan nasional menghadapi tantangan yang signifikan, terutama terkait dengan niaga impor pakan ternak. Terlebih lagi, fluktuasi harga dan ketidakpastian pasokan bahan baku pakan, seperti soybean meal (SBM) dan gandum, telah menjadikan industri ini rentan. Singgih Januratmoko, Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, baru-baru ini menegaskan perlunya penataan yang lebih baik dalam tata niaga impor pakan ternak. Penataan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sektor perunggasan, melindungi para peternak, dan memastikan harga pangan tetap terjangkau bagi masyarakat.
Pentingnya Penataan Niaga Impor
Setiap perubahan dalam kebijakan niaga impor pakan ternak memerlukan perhatian serius. Singgih menekankan bahwa pengaturan ini tidak hanya penting untuk peternak, tetapi juga untuk konsumen. Fluktuasi harga yang ekstrem dapat merugikan kedua belah pihak. Dalam konteks ini, intervensi pemerintah dianggap sangat penting untuk menjaga keseimbangan pasar.
Sejak Juli 2025, dinamika harga ayam dan day old chick (DOC) menunjukkan betapa relevannya isu ini. Harga yang tidak stabil berpotensi mengganggu ekosistem industri, mengakibatkan dampak negatif bagi para peternak dan konsumen. Singgih mengingatkan bahwa pengaturan impornya akan sangat membantu dalam mengendalikan fluktuasi harga, yang pada akhirnya akan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.
Risiko Kenaikan Biaya Produksi
Di tengah perdebatan mengenai kebijakan impor, ada kekhawatiran yang berkembang di kalangan pelaku industri. Sebagian besar khawatir bahwa kebijakan tersebut dapat menyebabkan kenaikan biaya produksi. Berdasarkan analisis industri, jika pembatasan dalam rantai pasok SBM diterapkan, biaya pakan dapat meningkat hingga 7%.
- SBM berkontribusi 20-25% terhadap total biaya pakan unggas.
- Meningkatnya biaya produksi dapat berdampak pada harga jual ayam dan telur.
- Harga yang lebih tinggi akan membebani konsumen.
- Pentingnya stabilitas harga untuk menjaga daya beli masyarakat.
- Perluasan akses terhadap bahan baku pakan dengan harga terjangkau.
Peningkatan biaya produksi ini dikhawatirkan akan menyebabkan lonjakan harga jual produk unggas di pasar, yang pada gilirannya akan memengaruhi daya beli masyarakat. Singgih berpendapat bahwa pemerintah harus mengambil langkah proaktif untuk menangani isu ini, bukan untuk membatasi pelaku usaha tetapi untuk menjaga stabilitas dalam jangka panjang.
Menjaga Stabilitas Pasokan dan Harga
Singgih berusaha menekankan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah tidak dimaksudkan untuk menghambat pertumbuhan industri perunggasan. Sebaliknya, tujuan utamanya adalah menciptakan stabilitas pasokan dan harga yang berkelanjutan. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan, mulai dari peternak hingga konsumen.
“Penting untuk memahami niat besar pemerintah dalam upaya menstabilkan harga dan memastikan distribusi yang lebih merata,” ujarnya. Dengan menimbang dampak jangka pendek dan jangka panjang, kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang sehat di sektor perunggasan.
Pentingnya Pengawasan dan Evaluasi
Implementasi kebijakan yang baik membutuhkan pengawasan dan evaluasi yang ketat. Singgih menyatakan bahwa meskipun kebijakan diatur dengan baik, efektivitasnya bisa hilang jika tidak diimplementasikan dengan benar. Oleh karena itu, dia menyerukan kepada pemerintah untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- Monitoring untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan.
- Evaluasi untuk mencegah distorsi baru di lapangan.
- Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha sangat diperlukan.
- Pentingnya melibatkan semua pihak dalam evaluasi.
- Peran akademisi dalam memberikan masukan yang konstruktif.
Singgih menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan melibatkan semua pihak, hasil evaluasi diharapkan akan lebih komprehensif dan memperkuat implementasi kebijakan yang diambil.
Pengaturan Impor Grand Parent Stock (GPS)
Selain pengaturan pakan ternak, wacana pengaturan impor grand parent stock (GPS) juga menjadi perhatian. Singgih menganggap langkah ini sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat kedaulatan pangan nasional. Dengan mengendalikan impor GPS, pemerintah dapat meningkatkan kualitas bibit ayam yang beredar di pasaran, sekaligus meningkatkan produktivitas peternakan unggas nasional.
“Pengaturan impor GPS melalui BUMN ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan pangan kita,” jelasnya. Dengan mengelola kualitas bibit ayam secara lebih baik, diharapkan akan ada peningkatan dalam produktivitas dan pengurangan ketergantungan pada impor.
Peran Pemerintah sebagai Stabilisator
Jika dikelola dengan baik, Singgih yakin bahwa pemerintah dapat berperan sebagai stabilisator harga yang efektif. Ini akan membantu menghindari gejolak harga yang merugikan peternak dan konsumen. Harapannya adalah agar peternak dapat meraih keuntungan yang wajar, sementara masyarakat tetap bisa menikmati harga pangan yang terjangkau.
- Pemerintah dapat bertindak sebagai penyeimbang harga di pasar.
- Stabilitas harga penting untuk kesejahteraan peternak.
- Memastikan masyarakat mendapatkan harga pangan yang adil.
- Mencegah lonjakan harga yang merugikan konsumen.
- Menjaga keseimbangan antara kepentingan peternak dan konsumen.
Dalam hal ini, pendekatan yang proaktif dan terukur dari pemerintah diperlukan agar sektor perunggasan dapat berkembang dengan baik, memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Mendorong Dialog dan Kerjasama
Singgih juga menekankan pentingnya dialog antara semua pemangku kepentingan. Publik diharapkan untuk tetap kritis namun objektif terhadap berbagai opini yang berkembang, terutama yang berasal dari pihak-pihak dengan kepentingan tertentu. Memiliki informasi yang akurat dan komprehensif menjadi kunci dalam memahami kebijakan yang diambil.
“Kita harus tetap kritis namun objektif terhadap berbagai opini yang berkembang. Jangan mudah termakan oleh informasi yang tidak akurat,” ujarnya. Dengan kebijakan yang terukur dan pengawasan yang ketat, dia yakin sektor perunggasan nasional dapat tumbuh lebih stabil, efisien, dan memiliki daya saing tinggi.
Menemukan Titik Keseimbangan
Masa depan sektor perunggasan sangat bergantung pada kemampuan semua pihak untuk bekerja sama dan menemukan titik keseimbangan yang saling menguntungkan. Dialog yang konstruktif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi sangat penting dalam menemukan solusi yang optimal dan berkelanjutan.
Di satu sisi, intervensi pemerintah diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi peternak. Namun, di sisi lain, intervensi tersebut harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menciptakan distorsi baru di pasar. Dengan pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, harapannya sektor perunggasan nasional dapat berkembang ke arah yang lebih baik, memberikan manfaat yang nyata bagi peternak dan masyarakat luas.
➡️ Baca Juga: Elnusa Investasi Capex Rp566 Miliar untuk Mendorong Pertumbuhan Bisnis yang Stabil
➡️ Baca Juga: Gubernur Mirza Mendorong Penguatan Kerjasama Antarsektor untuk Kemajuan Bersama