Kesetaraan Perempuan: Agenda Utama untuk Membangun Peradaban Bangsa yang Berkeadilan

Jakarta – Perjuangan untuk mencapai kesetaraan perempuan merupakan isu yang lebih besar dari sekadar masalah individu atau sektoral; ini adalah agenda fundamental bagi peradaban bangsa yang memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Pernyataan ini disampaikan oleh Lestari Moerdijat, Wakil Ketua MPR RI, dalam Focus Group Discussion yang diadakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) di Jakarta pada tanggal 20 Agustus. Menurut Lestari, meskipun telah ada beberapa kemajuan dalam hal kesetaraan gender, masih banyak tantangan struktural dan kultural yang menghadang perkembangan perempuan di Indonesia.
Hambatan dalam Perjuangan Kesetaraan Perempuan
Rerie, sapaan akrab Lestari, menggambarkan situasi ini dengan istilah ‘tembok kaca’ yang memerlukan keberanian luar biasa untuk diatasi. Berbagai data menunjukkan adanya ketimpangan yang masih sangat nyata, terutama dalam representasi politik perempuan. Meskipun ada kebijakan afirmasi yang menetapkan 30% kuota untuk calon legislatif perempuan, saat ini proporsi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI baru mencapai 21,9%. Bahkan, Partai NasDem yang telah berusaha menempatkan lebih dari 30% calon legislatif perempuan dalam tiga pemilu terakhir, tetap menghadapi berbagai kendala di lapangan.
Kesulitan dalam Mencari Kader Perempuan
Salah satu tantangan yang dihadapi dalam mencari kader perempuan adalah kurangnya dukungan dari keluarga. Lestari menjelaskan, “Sangat sulit untuk menemukan perempuan yang bersedia maju. Beberapa bersedia, tetapi tidak diterima oleh lingkungan keluarga. Suaminya mungkin mendukung, tetapi keluarganya tidak memberikan izin.” Hal ini menunjukkan bahwa hambatan untuk kesetaraan perempuan sering kali berasal dari struktur sosial dan norma-norma budaya yang masih mendominasi.
Ketimpangan di Sektor Ketenagakerjaan
Di sektor ketenagakerjaan, kesenjangan gender juga terlihat jelas. Tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja hanya sekitar 55%, jauh di bawah 84% untuk laki-laki. Lebih dari itu, sekitar 61% perempuan masih bekerja di sektor informal yang minim perlindungan dan jaminan sosial. Upah yang mereka terima pun seringkali lebih rendah dibandingkan rekan laki-laki di posisi yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kesetaraan perempuan di dunia kerja bukan hanya berkaitan dengan jumlah, tetapi juga dengan kualitas dan perlindungan yang mereka dapatkan.
Dampak Budaya Patriarki
Menurut Lestari, akar dari ketimpangan ini bukan pada kapasitas perempuan, melainkan pada struktur sosial yang belum adil serta dominasi budaya patriarki yang mendalam. Dalam pandangannya, penting bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik, untuk menjadikan isu perempuan sebagai gerakan kebangsaan yang tidak hanya sekadar formalitas pemenuhan kuota, tetapi sebagai langkah strategis untuk memastikan masa depan bangsa yang lebih baik.
Pendidikan sebagai Kunci untuk Memberdayakan Perempuan
Lestari menekankan pentingnya pendidikan dan perubahan pola pikir untuk memberdayakan perempuan sehingga mereka dapat menentukan jalan hidupnya sendiri. Proses ini harus dimulai dari pengakuan terhadap identitas diri perempuan. “Ketika kita berbicara tentang perempuan dan menempatkan mereka pada posisi yang setara, kita sebenarnya sedang membangun peradaban bangsa yang lebih baik untuk masa depan,” ujarnya. Pendekatan ini memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk keluarga, komunitas, dan pemerintah.
Perubahan Sosial yang Diperlukan
Untuk mencapai kesetaraan perempuan, diperlukan upaya berkelanjutan dalam melakukan perubahan sosial yang menyeluruh. Ini mencakup:
- Pendidikan yang lebih baik dan akses yang lebih luas untuk perempuan.
- Kesadaran masyarakat akan pentingnya peran perempuan dalam berbagai sektor.
- Fasilitas dukungan untuk perempuan yang ingin berkarier, termasuk kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja dan keluarga.
- Program-program pemberdayaan ekonomi yang ditujukan khusus untuk perempuan.
- Upaya untuk menghapus stigma negatif dan norma yang membatasi peran perempuan di masyarakat.
Kesimpulan: Membangun Kesadaran Kolektif
Melalui gerakan kolektif dan komitmen bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan perempuan. Hal ini tidak hanya akan menguntungkan perempuan itu sendiri, tetapi juga akan memberikan dampak positif bagi pembangunan bangsa secara keseluruhan. Dengan mengedukasi masyarakat dan mengubah pola pikir, kita bisa membangun masa depan yang lebih adil dan seimbang, di mana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi kepada masyarakat.
➡️ Baca Juga: HUT ke-80 Kodam Siliwangi Menghadirkan Pameran dan Lelang Lukisan Bulu Firdaus
➡️ Baca Juga: Film Dokumenter Timnas Indonesia “The Longest Wait” Segera Tayang di Bioskop, Simak Kisahnya



