Kasus Korupsi di Universitas Jenderal Soedirman Diperluas untuk Penyelidikan Lebih Lanjut

bila salsabila

13 jam ago

Kasus korupsi yang melibatkan penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman kini memasuki tahap penyelidikan yang lebih mendalam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyelidikan ini ditandai dengan pemanggilan sejumlah saksi yang terkait dengan kasus tersebut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan saksi-saksi akan dilakukan di Polresta Banyumas, Jawa Tengah, sebagai bagian dari upaya untuk mengungkap fakta lebih lanjut.

Proses Pemanggilan Saksi oleh KPK

Budi Prasetyo menjelaskan bahwa para saksi yang akan dipanggil untuk diperiksa meliputi sejumlah pejabat penting di Universitas Jenderal Soedirman. Di antara mereka adalah Pelaksana Tugas Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Noor Farid; Pelaksana Tugas Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Prof. Kuat Puji Prayitno; serta Pelaksana Tugas Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas, Prof. Waluyo Handoko.

Identitas dan Peran Saksi Lainnya

Selain pejabat rektorat, KPK juga memanggil beberapa dosen yang memiliki peran penting dalam kasus ini. Di antara mereka terdapat seorang Guru Besar di bidang Filsafat Komunikasi yang diidentifikasi dengan inisial NS, dosen dari Fakultas Hukum dengan inisial WK, serta dosen Fakultas Kedokteran yang dikenal dengan inisial UG. Tak ketinggalan, seorang dosen dari Fakultas Peternakan yang dikenal dengan inisial MS juga dipanggil untuk memberikan keterangan.

Prof. Noor Farid – Pelaksana Tugas Wakil Rektor Bidang Akademik
Prof. Kuat Puji Prayitno – Pelaksana Tugas Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
Prof. Waluyo Handoko – Pelaksana Tugas Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas
NS – Guru Besar Filsafat Komunikasi
WK – Dosen Fakultas Hukum

Tindak Pidana yang Terjadi

Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa saksi MS, yang dipanggil, adalah Mochamad Sugiarto, yang menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Peternakan di Unsoed. Sebelumnya, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan pada 20 Agustus 2026, terhadap sejumlah individu yang terlibat dalam jajaran Rektorat Universitas Jenderal Soedirman.

Pemberian Status Tersangka

Setelah penangkapan tersebut, KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap beberapa pejabat tinggi di universitas. Rektor Unsoed, Prof. Akhmad Sodiq, serta Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Prof. Norman Arie Prayogo, termasuk di antara mereka. Selain itu, Kepala Bagian Akademik Unsoed, Eko Sumanto, keponakan Sodiq yang bernama Mulyono, dan dua perantara bernama Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Alur Korupsi yang Diduga Terjadi

KPK menemukan indikasi bahwa Norman, melalui perantara Dian dan Adhi, berusaha memeras orang tua calon mahasiswa baru dengan meminta uang hingga mencapai Rp650 juta agar anak mereka dapat diterima di Fakultas Kedokteran. Sayangnya, meskipun uang tersebut diserahkan, anak-anak tersebut tetap tidak diterima.

Penggunaan Uang Hasil Korupsi

Dari hasil penyelidikan, KPK mencurigai bahwa Sodiq memerintahkan keponakannya, Mulyono, untuk menerima uang dari orang tua calon mahasiswa baru, yang totalnya mencapai Rp680 juta selama periode 2025-2026. Uang tersebut kemudian digunakan untuk membeli tiga bidang tanah, namun secara resmi atas nama Mulyono.

Uang pemerasan untuk Fakultas Kedokteran: Rp650 juta
Total penerimaan dari orang tua calon mahasiswa: Rp680 juta
Uang yang diterima Eko Sumanto: Rp1,12 miliar
Jumlah tanah yang dibeli Sodiq: 3 bidang
Peran Mulyono: sebagai perantara dalam transaksi

Akses Persetujuan Kelulusan

Lebih lanjut, KPK juga mendapati bahwa Sodiq memberikan akses kepada Eko Sumanto untuk menyetujui kelulusan mahasiswa setelah menerima Rp1,12 miliar dari seorang pengepul yang berprofesi sebagai guru selama periode yang sama. Hal ini menunjukkan adanya jaringan korupsi yang kompleks di dalam institusi pendidikan tersebut.

Dampak dan Tanggapan Publik

Kasus korupsi di Universitas Jenderal Soedirman ini menuai perhatian luas dari publik dan berbagai pihak. Banyak yang mengekspresikan kekhawatiran mengenai dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik korupsi dalam sistem pendidikan. Korupsi tidak hanya merugikan calon mahasiswa dan orang tua mereka, tetapi juga mencoreng reputasi lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi tempat pengembangan karakter dan pengetahuan.

Pendidikan yang terpengaruh oleh praktik korupsi.
Kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan yang menurun.
Peluang yang hilang bagi calon mahasiswa yang berpotensi.
Perluasan penyelidikan KPK yang menunjukkan keseriusan dalam pemberantasan korupsi.
Perlunya reformasi dan transparansi dalam proses penerimaan mahasiswa baru.

Langkah-Langkah Selanjutnya

Dengan penyelidikan yang terus berlanjut, masyarakat mengharapkan KPK dapat mengungkap seluruh oknum yang terlibat dalam kasus ini dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang dirugikan. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat mencegah terulangnya kasus serupa dan meningkatkan integritas dalam dunia pendidikan.

Peran KPK dalam Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki peran krusial dalam menjaga integritas publik dan memastikan bahwa lembaga-lembaga negara berfungsi dengan baik dan transparan. Dengan adanya kasus di Universitas Jenderal Soedirman ini, KPK dihadapkan pada tantangan untuk tidak hanya menuntaskan kasus tersebut tetapi juga untuk menciptakan sistem yang lebih baik di masa depan.

Pentingnya penegakan hukum yang konsisten.
Perluasan jangkauan pendidikan anti-korupsi di institusi.
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan.
Reformasi sistem penerimaan mahasiswa yang lebih transparan.

Kasus korupsi yang melibatkan Universitas Jenderal Soedirman adalah pengingat bahwa integritas dalam pendidikan harus dijunjung tinggi. Upaya untuk membersihkan sistem pendidikan dari praktik yang tidak etis merupakan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, diharapkan ke depan, pendidikan di Indonesia dapat menjadi lebih baik, lebih transparan, dan lebih adil bagi semua pihak.