Hotel Mataram Ajukan Relaksasi Pajak untuk Mempercepat Pemulihan Pariwisata

bila salsabila

April 29, 2026

Perkembangan sektor perhotelan di Mataram saat ini menghadapi tantangan yang cukup berat. Dalam upaya untuk memulihkan industri yang terpuruk akibat berbagai faktor, termasuk penurunan kunjungan wisatawan, pengusaha hotel di Mataram mengusulkan agar pemerintah daerah memberikan insentif pajak. Langkah ini diharapkan mampu mendorong pemulihan pariwisata dan perhotelan, yang merupakan salah satu pilar ekonomi lokal.

Pentingnya Insentif Pajak untuk Sektor Perhotelan

Insentif pajak bagi hotel menjadi salah satu alat kebijakan fiskal yang krusial untuk menjaga keberlangsungan sektor pariwisata dan perhotelan. Ketika permintaan menurun, pengurangan beban pajak dapat memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mempertahankan operasi mereka, menjaga tingkat hunian, serta mencegah pemutusan hubungan kerja. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa industri ini tetap berfungsi meskipun dalam kondisi yang tidak ideal.

Dari sudut pandang ekonomi, kebijakan insentif pajak ini berperan sebagai stimulasi jangka pendek. Dengan mendorong konsumsi dan mobilitas masyarakat, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi, terutama di sektor-sektor terkait seperti restoran, transportasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Efek penggandanya diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi lokal yang terpuruk akibat berbagai krisis.

Risiko dan Tantangan Kebijakan Insentif

Namun, perlu diingat bahwa insentif pajak ini juga memiliki dampak pada penerimaan daerah yang harus dikelola dengan hati-hati. Tanpa adanya desain kebijakan yang terukur dan bersifat sementara, terdapat risiko bahwa para pelaku usaha akan menjadi bergantung pada fasilitas fiskal yang diberikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menemukan keseimbangan antara memulihkan industri dan menjaga keberlanjutan fiskal daerah.

Usulan Asosiasi Hotel Mataram

Asosiasi Hotel Mataram (AHM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajukan permohonan untuk mendapatkan insentif pajak dari pemerintah daerah sebagai langkah penyelamatan bagi pelaku usaha hotel yang tengah berjuang. Ketua AHM, I Made Adiyasa Kurniawan, menyampaikan bahwa pajak yang paling memungkinkan untuk diberikan potongan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), mengingat besaran pajak ini ditetapkan oleh pemerintah.

“Jika pemerintah dapat memberikan diskon PBB hingga 50 persen, hal ini akan sangat membantu kami dalam efisiensi operasional di tengah masa sulit yang diperkirakan akan berlanjut hingga triwulan kedua tahun 2026,” ujarnya. Selain PBB, pajak air tanah juga menjadi komponen biaya yang diharapkan mendapat kelonggaran, dengan merujuk pada kebijakan serupa yang diterapkan selama masa pandemi COVID-19.

Penurunan Okupansi dan Dampaknya

Melihat kondisi terkini, angka okupansi hotel di Mataram mengalami penurunan tajam hingga berada di kisaran 30 persen. Hal ini disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah serta situasi ekonomi global yang belum stabil. Para pelaku usaha hotel yang mengandalkan segmen MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) paling merasakan dampak negatif dengan penurunan okupansi mencapai 50 persen.

Kondisi pendapatan hotel besar mengalami penurunan drastis lebih dari 50 persen dibandingkan periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya.
Hotel bintang 2 ke bawah, meskipun okupansinya relatif stabil, terpaksa menyesuaikan harga sewa kamar agar tetap kompetitif.
Hal ini menyebabkan pendapatan mereka tetap tertekan meskipun angka okupansi tidak terlalu rendah.
Kekhawatiran tentang kelangkaan BBM semakin meningkat di kalangan pengusaha hotel.
Jika terjadi pemadaman listrik, hotel harus mengandalkan genset dengan solar industri yang harganya selangit, mencapai Rp24.000 per liter.

Dengan situasi yang semakin menantang, pelaku usaha hotel berharap pemerintah dapat segera merespons usulan mereka untuk memberikan insentif pajak. Keberadaan dukungan ini sangat penting untuk membantu sektor perhotelan Mataram bangkit kembali dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Kebutuhan akan Kebijakan yang Responsif

Situasi yang dihadapi oleh industri perhotelan tidak hanya berkaitan dengan pajak, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain yang mempengaruhi operasional sehari-hari. Dalam konteks ini, kebijakan yang responsif dan adaptif dari pemerintah sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan yang ada. Misalnya, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memberikan bantuan langsung kepada pelaku usaha yang paling terdampak.

Selain itu, upaya untuk mempromosikan destinasi wisata di Mataram juga perlu ditingkatkan. Dengan meningkatkan daya tarik wisata, diharapkan jumlah kunjungan dapat meningkat, yang akan berdampak positif pada tingkat hunian hotel dan pendapatan. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku industri pariwisata sangat penting untuk menciptakan rencana yang komprehensif dan efektif.

Pentingnya Kolaborasi antara Sektor

Kolaborasi antara pemerintah, asosiasi hotel, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci untuk menghadapi tantangan saat ini. Melalui kerja sama yang erat, solusi yang tepat dan berkelanjutan dapat ditemukan. Hal ini dapat mencakup berbagai inisiatif, seperti pelatihan bagi staf hotel, penguatan promosi pariwisata, serta pengembangan produk wisata yang menarik.

Dengan langkah-langkah yang tepat, tidak hanya sektor perhotelan yang akan diuntungkan, tetapi seluruh ekosistem pariwisata di Mataram juga akan merasakan dampaknya. Keseluruhan industri dapat bergerak menuju pemulihan dan pertumbuhan yang lebih baik di masa depan.

Kesimpulan – Arah Baru untuk Pariwisata Mataram

Dalam menghadapi tantangan yang ada, upaya untuk memberikan insentif pajak kepada hotel di Mataram merupakan langkah strategis yang perlu didukung. Dengan kebijakan yang tepat, diharapkan sektor perhotelan dapat pulih dan berkontribusi kembali pada pertumbuhan ekonomi daerah. Kolaborasi antara semua pemangku kepentingan akan menjadi fondasi untuk membangun kembali industri pariwisata yang kuat dan berkelanjutan.