Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya baru-baru ini mengumumkan langkah penting dalam upaya memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak di wilayahnya. Melalui kerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Pemkab Tasikmalaya resmi meminjam dana sebesar Rp230,25 miliar. Langkah tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan jalan berlubang dan infrastruktur yang kurang memadai, yang telah menjadi keluhan masyarakat.
Penandatanganan Akad Pinjaman
Proses pinjaman ini ditandai dengan penandatanganan akad antara kedua belah pihak yang berlangsung di Pendopo Baru, Pemkab Tasikmalaya pada tanggal 30 April 2026. Dalam acara tersebut, berbagai pihak terkait hadir untuk menyaksikan kesepakatan yang diharapkan dapat segera memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Kepercayaan di Tengah Rasionalisasi Anggaran
Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menekankan bahwa pinjaman ini merupakan solusi strategis mengingat adanya rasionalisasi anggaran sebesar Rp312 miliar yang diterima dari pemerintah pusat. “Kami bersyukur atas kepercayaan yang diberikan oleh BUMN sebagai mitra finansial, terutama di saat anggaran daerah mengalami pengetatan. Banyak ruas jalan yang memerlukan perbaikan, dan SMI telah melakukan kajian yang mendalam untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” ungkap Cecep.
Skema Pinjaman yang Transparan
Cecep menjelaskan bahwa skema pinjaman yang diterima oleh Pemkab Tasikmalaya memiliki kesamaan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Proses lelang untuk pekerjaan perbaikan jalan akan tetap dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, dengan pembayaran yang akan dilakukan langsung dari PT SMI kepada kontraktor melalui Bank BJB, sesuai dengan progres pekerjaan. “Saya ingin menegaskan, tidak ada dana yang masuk ke rekening Bupati. Semua dana dikelola oleh SMI, dan pada saat kontrak, tidak ada aliran uang ke Pemda atau Bupati,” tegasnya.
Langkah Biasa untuk Perbaikan Infrastruktur
Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Alayubi, menambahkan bahwa pinjaman yang diambil oleh Pemkab Tasikmalaya adalah langkah yang umum dilakukan oleh berbagai daerah untuk meningkatkan infrastruktur. Dana yang diperoleh akan sepenuhnya dialokasikan untuk memperbaiki jalan dan drainase.
Manfaat bagi Masyarakat
“Kami yakin dana ini bisa dikembalikan melalui opsi pajak. Mengapa biayanya tinggi? Karena saat ini drainase juga diperhatikan sebagai satu paket. Semua pengguna jalan akan merasakan manfaat dari perbaikan ini,” jelas Asep.
Target Pelaksanaan Proyek
Dengan dana yang telah diperoleh, Pemkab Tasikmalaya menargetkan agar proses lelang untuk pekerjaan perbaikan jalan dan drainase segera dilaksanakan, dengan harapan pengerjaan dapat dimulai tahun ini. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat perbaikan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Pendapat dari PT Sarana Multi Infrastruktur
Faaris Pranawa, Direktur Public Financing and Project Development PT SMI, juga memberikan pandangannya mengenai pinjaman ini. Menurutnya, Tasikmalaya termasuk dalam kategori pemerintah daerah yang paling progresif, di antara 90 pemda lainnya di Indonesia. “Tasikmalaya menjadi pelopor dalam hal ini. Ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan,” ujarnya.
Pencairan Dana Secara Bertahap
Faaris memastikan bahwa pencairan dana pinjaman akan dilakukan secara bertahap, sesuai dengan progres pekerjaan yang dilakukan. Selain itu, proses ini akan diawasi oleh konsultan untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan. “Pencairan tidak dilakukan sekaligus. Kami akan mengawasi kontraktor secara ketat. Kami yakin bahwa pengembalian dana akan aman,” tegasnya.
Langkah yang diambil oleh Pemkab Tasikmalaya ini menunjukkan komitmen mereka terhadap pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Dengan pinjaman yang diperoleh, diharapkan jalan-jalan di wilayah ini dapat segera diperbaiki, memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pengendara dan masyarakat umum.
Melalui upaya ini, diharapkan Pemkab Tasikmalaya dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengatasi masalah serupa. Dengan pengelolaan yang transparan dan bertanggung jawab, pinjaman ini tidak hanya akan memperbaiki infrastruktur, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
➡️ Baca Juga: Pendapatan LPKR Mencapai Rp1,80 Triliun pada Kuartal I Tahun 2026
➡️ Baca Juga: Panduan Latihan Gym untuk Pemula: Tips Aman dan Cara Hindari Cedera
