Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, telah menekankan pentingnya Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem pengawasan warga negara asing (WNA) di Bali. Hal ini diungkapkan agar tindakan penegakan hukum tidak hanya bersifat reaktif setelah pelanggaran tersebut menarik perhatian publik.
Pentingnya Evaluasi Sistem Pengawasan WNA
Mafirion menegaskan bahwa jika masalah yang berkaitan dengan WNA terus muncul di Bali, maka yang perlu dievaluasi bukan hanya individu WNA tersebut, melainkan juga sistem pengawasan yang ada. “Negara tidak boleh kalah cepat dalam menanggapi pelanggaran yang terjadi,” ujarnya dalam pernyataannya di Jakarta.
Dia memberikan apresiasi kepada Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, yang baru-baru ini memimpin operasi pengawasan di Canggu, Kabupaten Badung. Namun, dia menekankan bahwa pengawasan terhadap WNA harus dilakukan secara konsisten dan tidak hanya ketika isu tersebut menjadi viral di media sosial.
Momentum untuk Peningkatan Pengawasan
Menurut Mafirion, inspeksi yang dilakukan seharusnya menjadi titik awal bagi pihak Imigrasi untuk memperbaiki sistem pengawasan WNA di Bali. Pengawasan tersebut perlu dilakukan dari tahap kedatangan WNA, selama mereka berada di Indonesia, hingga mereka meninggalkan wilayah negara.
“Pengawasan tidak boleh terbatas pada pemeriksaan dokumen seperti paspor dan izin tinggal. Penting untuk memantau aktivitas mereka, tempat tinggal, jenis pekerjaan, serta kegiatan usaha yang mereka jalankan,” tegasnya.
Pengawasan Berbasis Data dan Intelijen
Mafirion menyarankan agar Ditjen Imigrasi membangun sistem pengawasan yang berbasis data dan intelijen, terutama di area yang menjadi tujuan utama WNA seperti Canggu, Kuta, Seminyak, dan Ubud. Data keimigrasian, laporan dari masyarakat, informasi dari pemerintah daerah, kepolisian, serta pengelola akomodasi harus dimanfaatkan untuk deteksi dini.
- Data keimigrasian yang akurat.
- Laporan masyarakat tentang aktivitas mencurigakan.
- Informasi dari pihak kepolisian setempat.
- Pengelola akomodasi yang peka terhadap perubahan perilaku WNA.
- Aktivitas usaha WNA yang tidak sesuai izin.
“Jangan sampai kita menunggu masyarakat mengunggah video ke media sosial untuk mengetahui adanya WNA bermasalah. Jika masyarakat lebih cepat mengetahui, maka pertanyaan besar muncul tentang efektivitas sistem pengawasan kita,” tambahnya.
Menangani Berbagai Jenis Pelanggaran
Penting untuk dicatat bahwa pengawasan harus meliputi berbagai jenis pelanggaran, tidak hanya yang bersifat administratif seperti kelebihan masa izin tinggal. Tindakan juga harus mencakup dugaan penyalahgunaan izin tinggal, bekerja tanpa izin, menjalankan usaha secara ilegal, serta pelanggaran hukum lainnya.
Mafirion juga mendorong agar Imigrasi meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta aparat desa dan kelurahan. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) untuk memastikan pengawasan yang efektif.
Koordinasi dan Operasi Bersama
“Imigrasi tidak dapat bekerja sendiri dalam hal ini. Koordinasi yang baik harus diwujudkan, bukan hanya dalam bentuk rapat atau notulen. Harus ada operasi bersama, pertukaran data, serta tindak lanjut yang jelas terkait hasil pengawasan,” ujarnya.
Mafirion juga mengusulkan agar WNA yang terbukti melakukan pelanggaran berat atau yang berulang tidak hanya dideportasi, tetapi juga diproses sesuai dengan mekanisme penangkalan sesuai peraturan yang berlaku. Ini penting agar tindakan pencegahan lebih efektif di masa mendatang.
Menjaga Keseimbangan antara Pengawasan dan Keterbukaan
Menurutnya, pengawasan yang lebih ketat terhadap WNA tidak berarti Indonesia menutup diri terhadap orang asing. Sebaliknya, hal tersebut justru menjadi upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi semua pihak.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengawasan terhadap WNA di Bali dapat lebih terstruktur dan efektif, menciptakan rasa aman bagi masyarakat lokal sekaligus memberikan ruang bagi investasi dan pariwisata yang sehat. Keseimbangan ini sangat penting agar Bali tetap menjadi destinasi favorit bagi wisatawan asing.
Peran Masyarakat dalam Pengawasan
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pengawasan ini. Kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap keberadaan WNA di lingkungan sekitar dapat menjadi salah satu alat deteksi dini. Dalam hal ini, Edukasi kepada masyarakat mengenai apa yang perlu diperhatikan terkait aktivitas WNA sangatlah penting.
- Melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang.
- Berpartisipasi dalam program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- Mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman.
- Menjaga komunikasi yang baik dengan aparat setempat.
- Mendorong kegiatan sosial yang melibatkan WNA dan masyarakat lokal.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, pengawasan terhadap WNA di Bali diharapkan tidak hanya menjadi isu musiman, tetapi menjadi bagian dari sistem pengawasan yang berkelanjutan.
➡️ Baca Juga: Pertamina Tingkatkan Pasokan Elpiji untuk Masyarakat Sumbar Menjelang Lebaran
➡️ Baca Juga: HUT ke-81 RI: SLB Negeri A Pajajaran Tunjukkan Semangat Kemerdekaan Anak Disabilitas