Friderica Widyasari Dewi Nahkodai OJK: DPR Harapkan Pemulihan Kepercayaan Publik dan Reformasi Fundamental Sektor Keuangan

<div>

<p><strong>Jakarta</strong> – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah resmi menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui proses <em>fit and proper test</em> yang diselenggarakan pada hari Rabu, 11 Maret 2026. Penetapan ini menandai babak baru bagi lembaga pengawas sektor keuangan tersebut, di tengah harapan besar untuk peningkatan kinerja, transparansi, dan yang terpenting, pemulihan kepercayaan publik. Proses seleksi yang ketat ini melibatkan sepuluh kandidat kompeten, namun pada akhirnya, pengalaman dan visi Friderica Widyasari Dewi, yang akrab disapa Kiki, dianggap paling relevan untuk menjawab tantangan kompleks yang dihadapi OJK saat ini.</p>

<p>Ketua Komisi XI DPR, Misbakhun, menjelaskan bahwa salah satu faktor utama yang mendasari pemilihan Friderica Widyasari Dewi adalah respons cepat dan positif yang ditunjukkannya selama menjabat sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK. Dalam periode singkat tersebut, Kiki dinilai mampu memberikan solusi dan arahan yang konstruktif terhadap berbagai persoalan mendasar yang membelit OJK.</p>

<p>”Kita menetapkan kembali Ibu Kiki (Friderica) karena dalam periode yang pendek beliau bisa memberikan respon yang positif terhadap beberapa persoalan fundamental di OJK,” ujar Misbakhun kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Komisi XI DPR memiliki keyakinan terhadap kemampuan Friderica Widyasari Dewi untuk melanjutkan dan mempercepat reformasi internal yang telah dimulai, serta membawa OJK menuju arah yang lebih baik.</p>

<p>Selain Friderica Widyasari Dewi, Komisi XI DPR juga menetapkan Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon. Pemilihan Hasan Fawzi didasarkan pada kemampuannya merespon isu-isu krusial yang berkaitan dengan pasar modal, khususnya sorotan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengenai transparansi pasar modal Indonesia. Penunjukan ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan regulasi pasar modal, serta meningkatkan daya saing Indonesia di mata investor global.</p>

<p>Sementara itu, Adi Budiarso dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto. Pengalaman panjang Adi Budiarso di sektor keuangan menjadi pertimbangan utama dalam penunjukannya. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan dan pengawasan inovasi teknologi di sektor keuangan, termasuk aset keuangan digital dan kripto, yang saat ini tengah berkembang pesat.</p>

<p>”Adi Budiharso, dia adalah seorang yang sudah sangat lama berkarir di sektor keuangan. Dia menentukan banyak policy di aturan-aturan dan regulasi mulai di Undang-Undang P2SK dia terlibat. Dan kalau kita tempatkan dia di bursa, mengelola soal bursa kripto dan sebagainya dia sangat mengerti dan memahami apa yang berkaitan dengan aset digital,” jelas Misbakhun. Pernyataan ini menekankan pentingnya peran Adi Budiarso dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang tepat untuk mengatur perkembangan aset digital, sehingga dapat memberikan perlindungan bagi investor dan mencegah praktik-praktik yang merugikan.</p>

<p>Penetapan para pejabat OJK yang baru ini disambut dengan harapan besar dari berbagai pihak. Misbakhun secara khusus menyampaikan harapannya agar mereka dapat memimpin OJK dengan baik dan membawa perubahan-perubahan yang sangat fundamental. Tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap OJK, pasar modal, dan industri jasa keuangan secara keseluruhan.</p>

<p>Kepercayaan publik merupakan fondasi penting bagi stabilitas dan pertumbuhan sektor keuangan. Tanpa kepercayaan, investor akan enggan berinvestasi, pelaku usaha akan kesulitan mengakses pembiayaan, dan masyarakat akan ragu untuk menggunakan layanan jasa keuangan. Oleh karena itu, pemulihan kepercayaan publik menjadi prioritas utama bagi OJK di bawah kepemimpinan Friderica Widyasari Dewi.</p>

<p>Untuk mencapai tujuan tersebut, OJK perlu melakukan berbagai langkah strategis, antara lain:</p>

<ul>

<li><strong>Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas:</strong> OJK harus lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada publik mengenai kinerja, kebijakan, dan pengawasannya. Mekanisme akuntabilitas juga perlu diperkuat, sehingga OJK dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang diambil.</li>

<li><strong>Memperkuat Pengawasan dan Penegakan Hukum:</strong> OJK harus meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan dan pelaku pasar modal. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran-pelanggaran di sektor keuangan akan memberikan efek jera dan mencegah praktik-praktik yang merugikan.</li>

<li><strong>Meningkatkan Literasi Keuangan Masyarakat:</strong> OJK perlu terus meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar masyarakat lebih memahami risiko dan manfaat dari berbagai produk dan layanan jasa keuangan. Dengan demikian, masyarakat dapat membuat keputusan keuangan yang lebih bijak dan terhindar dari praktik-praktik investasi bodong.</li>

<li><strong>Meningkatkan Koordinasi dengan Lembaga Terkait:</strong> OJK perlu meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan lembaga penegak hukum, untuk menciptakan sinergi dalam menjaga stabilitas dan integritas sektor keuangan.</li>

</ul>

<p>Selain pemulihan kepercayaan publik, OJK juga diharapkan dapat melakukan reformasi fundamental di sektor keuangan. Reformasi ini meliputi berbagai aspek, antara lain:</p>

<ul>

<li><strong>Penyederhanaan Regulasi:</strong> OJK perlu menyederhanakan regulasi yang terlalu kompleks dan berbelit-belit, sehingga dapat memudahkan pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya dan meningkatkan daya saing sektor keuangan Indonesia.</li>

<li><strong>Pengembangan Inovasi Teknologi:</strong> OJK perlu mendorong pengembangan inovasi teknologi di sektor keuangan, seperti <em>fintech</em> dan <em>digital banking</em>, untuk meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan.</li>

<li><strong>Peningkatan Akses Keuangan:</strong> OJK perlu meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga jasa keuangan, khususnya masyarakat di daerah terpencil dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.</li>

<li><strong>Penguatan Perlindungan Konsumen:</strong> OJK perlu memperkuat perlindungan konsumen di sektor keuangan, sehingga konsumen merasa aman dan nyaman dalam menggunakan layanan jasa keuangan.</li>

</ul>

<p>Dengan berbagai tantangan dan harapan yang diemban, Friderica Widyasari Dewi dan jajaran pimpinan OJK yang baru memiliki tugas berat untuk membawa OJK menuju era yang lebih baik. Keberhasilan mereka akan sangat menentukan stabilitas dan pertumbuhan sektor keuangan Indonesia, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat menantikan gebrakan-gebrakan positif dari OJK yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung.</p>

<p>Penetapan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK bukan hanya sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi juga momentum untuk melakukan perubahan yang signifikan. Dengan dukungan dari seluruh <em>stakeholder</em>, diharapkan OJK dapat menjadi lembaga pengawas yang kredibel, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Masa depan sektor keuangan Indonesia berada di tangan OJK, dan masyarakat berharap OJK dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya.</p>

<p><strong>(ahi/hns)</strong></p>

</div>

➡️ Baca Juga: Malteng Alokasikan Rp640 Miliar untuk Mendorong Pertumbuhan Industri Kelapa dan Pala Daerah

➡️ Baca Juga: Pemerintah Kota Padang Peroleh Lebih dari Rp5 Miliar dari Pendapatan Sektor Kuliner