Bandung Raya Bupati Bandung Dadang Supriatna

Bupati Bandung Dadang Supriatna Utamakan Percepatan PSU Sebagai Prioritas di TCI

bila salsabilaMaret 29, 2026

34 3 minutes read

Pemerintah Kabupaten Bandung berkomitmen untuk mempercepat penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dari pengembang kepada pemerintah daerah. Hal ini menjadi fokus utama dalam acara silaturahmi halal bihalal yang sekaligus berfungsi sebagai forum koordinasi program PSU di Perumahan Cibaduyut Indah (TCI), yang terletak di Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.

Pentingnya Percepatan PSU bagi Masyarakat

Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menegaskan bahwa percepatan serah terima PSU merupakan hal yang sangat krusial. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa fasilitas-fasilitas umum dapat dikelola secara efisien oleh pemerintah dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan perhatian serius dari pemerintah daerah terhadap kesejahteraan warga dan pengelolaan infrastruktur yang lebih baik.

Dalam forum tersebut, pihak pengembang Perumahan Taman Cibaduyut Indah, yaitu PT. Marga Tirta Kencana, telah diinformasikan bahwa pemerintah daerah melalui dinas terkait telah mengambil langkah tegas. Sejak tahun 2025, surat peringatan dan teguran telah dikeluarkan kepada seluruh developer di Kabupaten Bandung untuk segera melakukan serah terima PSU kepada Bupati Bandung. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan regulasi dan mendorong pengembang untuk bertanggung jawab.

Regulasi Terbaru Mengenai PSU

Perubahan regulasi juga menjadi bagian penting dari upaya percepatan PSU. Sebelumnya, proses serah terima PSU mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020. Namun, dengan pembaruan yang menjadi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2025, terdapat penekanan bahwa lahan PSU harus diserahkan terlebih dahulu sebelum proses administrasi serah terima dinyatakan selesai. Dengan demikian, tidak ada lagi kelonggaran yang dapat menghambat proses ini.

Pengembang diharuskan untuk menyerahkan PSU tepat waktu.
Pemerintah akan membentuk tim khusus bagi perumahan tanpa developer.
Regulasi baru memperjelas tahapan serah terima PSU.
Pentingnya pemanfaatan PSU untuk masyarakat.
Pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah daerah.

Peran Dinas Perumahan dalam Proses PSU

Perwakilan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung, Gerry Sundana, ST.MM, menjelaskan bahwa kebijakan percepatan PSU ini berlaku untuk seluruh perumahan yang hingga kini masih ada pengembangnya. Ini merupakan langkah positif untuk menjamin bahwa semua pihak, baik pemerintah maupun pengembang, dapat bekerja sama dalam menuntaskan serah terima PSU.

Selain itu, untuk perumahan-perumahan lama yang sudah tidak memiliki developer, pemerintah juga akan membentuk tim khusus untuk memfasilitasi proses serah terima PSU. Inisiatif ini diharapkan dapat mengatasi kendala yang mungkin dihadapi dalam proses penyerahan, sehingga masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap fasilitas umum.

Pentingnya Fasilitas Umum untuk Kesejahteraan Masyarakat

Fasilitas umum seperti jalan, taman, dan sarana publik lainnya sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya percepatan PSU, diharapkan masyarakat bisa segera merasakan manfaat dari infrastruktur yang lebih baik. Bupati Dadang Supriatna menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik atas fasilitas ini akan berdampak positif bagi kehidupan sehari-hari warga.

Setiap langkah yang diambil pemerintah dalam percepatan PSU adalah bentuk komitmen untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini juga berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, di mana infrastruktur yang baik akan menarik lebih banyak investasi.

Diskusi Mengenai Tempat Pemakaman Umum (TPU)

Dalam forum tersebut, juga dibahas mengenai keberadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di wilayah TCI yang terletak di kawasan Deraulin. Lahan TPU ini telah diterima oleh developer sejak tahun 2012 dengan luas mencapai 21.120 meter persegi. Namun, pemanfaatannya masih akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi dengan kawasan lain di sekitarnya dalam pengelolaan TPU.

Diskusi ini mencerminkan perhatian pemerintah terhadap aspek sosial dan budaya di masyarakat. Dengan adanya TPU yang dikelola dengan baik, diharapkan dapat memberikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat dalam hal pemakaman.

Proses Serah Terima dan Tanggung Jawab Developer

Proses serah terima PSU adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan pengembang. Pemerintah daerah berperan dalam mengawasi dan memastikan bahwa semua fasilitas diserahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, pengembang harus memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan fasilitas yang telah dibangun.

Upaya percepatan PSU bukan hanya sekadar tugas administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial dari para pengembang. Mereka diharapkan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada dampak sosial dari proyek yang mereka jalankan.

Mendorong Kolaborasi Antara Pemerintah dan Developer

Keterlibatan aktif dari semua pihak, terutama pengembang dan pemerintah daerah, sangat penting untuk mencapai tujuan percepatan PSU. Komunikasi yang baik dan koordinasi yang terarah akan memudahkan proses serah terima PSU. Hal ini juga membuka peluang bagi pengembang untuk berkontribusi lebih dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bandung.

Pemerintah Kabupaten Bandung terus berupaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembang agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yang jelas dan tegas diharapkan dapat memotivasi pengembang untuk lebih cepat dalam menyerahkan PSU.

Menjaga Kualitas Pelayanan Publik

Pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan PSU yang baik. Dengan adanya fasilitas yang memadai, masyarakat akan merasa lebih terlayani dan diberikan perhatian yang layak. Hal ini penting untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam jangka panjang, langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu menciptakan Kabupaten Bandung yang lebih baik, di mana masyarakat dapat menikmati fasilitas umum yang berkualitas dan berfungsi dengan optimal.

Kesimpulan

Pemerintah Kabupaten Bandung, di bawah kepemimpinan Bupati Dadang Supriatna, telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam percepatan PSU. Upaya ini tidak hanya berfokus pada administrasi, tetapi yang lebih penting adalah dampaknya bagi masyarakat. Dengan regulasi yang lebih ketat dan kolaborasi yang baik antara pengembang dan pemerintah, diharapkan pelayanan publik dapat meningkat, dan semua pihak dapat merasakan manfaat dari infrastruktur yang terintegrasi dan dikelola dengan baik.