PT Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR) menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekonomi digital di Indonesia melalui dukungan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peran perbankan digital dipandang strategis dalam memperluas akses pembiayaan serta memperkokoh ekonomi Indonesia. AMAR Bank melihat UMKM sebagai potensi ekonomi yang belum tergali secara maksimal. Meski sudah ada puluhan juta UMKM, banyak di antara mereka yang masih mengalami hambatan dalam mengakses layanan keuangan formal karena proses dan persyaratan administratif yang rumit.
UMKM: Pilar Utama Ekonomi Indonesia
Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 64,2 juta unit. Sektor ini berkontribusi sekitar 61% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap hampir 97% tenaga kerja nasional. Namun, tantangan akses pembiayaan masih menghalangi potensi ini. Pemerintah menargetkan porsi kredit untuk UMKM sebesar 30% dari total penyaluran kredit perbankan. Namun, hingga 2025, realisasi pembiayaan UMKM baru berada di angka 19,4% dari total kredit perbankan.
Perbankan Digital: Solusi Akses Pembiayaan UMKM
Direktur Utama AMAR Bank, Vishal Tulsian, berpendapat bahwa perbankan digital bisa menjadi jembatan untuk mengatasi kesenjangan akses pembiayaan UMKM. Dengan proses yang lebih sederhana, akses pembiayaan yang lebih cepat, dan transaksi yang aman, perbankan digital dapat membantu UMKM memanfaatkan ekosistem keuangan digital secara optimal.
Dukungan AMAR Bank untuk UMKM
AMAR Bank berkomitmen untuk membantu jutaan pelaku usaha memanfaatkan ekosistem keuangan digital secara optimal. Hal ini dianggap penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan inovasi sektor perbankan digital, AMAR Bank berupaya menciptakan solusi yang relevan bagi pelaku UMKM.
Kendala Akses Layanan Keuangan Formal
Nailul Huda, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), berpendapat bahwa kendala utama UMKM adalah keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Meski pemerintah telah menargetkan porsi kredit UMKM sebesar 30% dari total kredit perbankan, realisasinya masih berkisar di angka 20%. Ketimpangan adopsi layanan keuangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih cukup besar. Banyak pelaku UMKM juga terkendala persyaratan administratif saat mengajukan pembiayaan ke bank.
Solusi AMAR Bank untuk Kendala UMKM
Senior Vice President of MSME AMAR Bank, Josua Sloane Solagracia, mengatakan bahwa AMAR Bank menyediakan platform AMAR Bank Bisnis yang dirancang untuk membantu pelaku UMKM mengelola usaha secara lebih terstruktur. Melalui layanan ini, pelaku usaha dapat mencatat transaksi, mengelola administrasi bisnis, serta membangun rekam jejak keuangan yang lebih rapi dan terdokumentasi.
Optimisme AMAR Bank di Tengah Dinamika Ekonomi Global
AMAR Bank tetap optimistis mempertahankan kinerja positif di tengah dinamika ekonomi global. Sepanjang 2025, bank digital ini mencatat pertumbuhan kredit yang solid dan menjaga profitabilitas perusahaan. Strategi penyaluran kredit yang berhati-hati dan pengelolaan risiko yang disiplin mendukung kinerja ini.
Inovasi AMAR Bank dalam Perbankan Digital
AMAR Bank berencana memperkuat pengembangan produk digital, memperluas ekosistem pembayaran, serta menghadirkan inovasi layanan yang lebih relevan bagi kebutuhan nasabah. Teknologi digital dan analisis data menjadi fokus utama untuk mempercepat proses pengajuan kredit dan meningkatkan keamanan layanan. Direktur Teknologi Informasi dan Operasional AMAR Bank, Kevin Kane, mengatakan bahwa perusahaan terus mengembangkan inovasi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat sistem manajemen risiko.
AMAR Bank optimistis dapat memperkuat peran perbankan digital dalam membangun sistem keuangan yang lebih inklusif di Indonesia dengan strategi pertumbuhan yang disiplin, fokus pada pemberdayaan UMKM, serta pengembangan teknologi yang berkelanjutan.
➡️ Baca Juga: Anya Geraldine Bagikan Kronologi Saat Mendengar Berita Duka Vidi Aldiano Meninggal Dunia
➡️ Baca Juga: Kondigi Batasi Akses Media Sosial untuk Anak di Bawah 16 Tahun, DPR Soroti Pengawasan Mandiri yang Diperlukan
